Efektivitas Aplikasi E-Perda dalam Mendorong Akselerasi Kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara
Abstract
This study aims to analyze the effectiveness of the use of the e-Perda application in accelerating the formation of public policies in Penajam Paser Utara Regency. The method used is a qualitative approach with a descriptive case study research type. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving various stakeholders in the local government environment. The analysis of the effectiveness of the e-Perda application was carried out using the End-User Computing Satisfaction (EUCS) theory which includes five dimensions: content, accuracy, format, ease of use, and timeliness. The results of the study indicate that the use of the e-Perda application provides a positive contribution to the planning and management of the formation of Perda, increases transparency, and facilitates access to legal information for stakeholders. However, there are several challenges such as limited technological infrastructure and human resource readiness in operating this application. Therefore, it is necessary to optimize training and improve infrastructure to maximize the use of e-Perda in supporting more effective and efficient governance.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bambang Karsono, “Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebeagai Upaya Membangun Open Governance” (https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/11469, Diakses pada 1 November 2024)
Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2022 Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Samudra Biru.
Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
Mohd Febrianto, “Akselerasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda”(https://lan.go.id/?p=10171, Diakses pada 1 November 2024)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang kemudian dilakukan revisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
DOI: https://doi.org/10.32509/publika.v12i1.7810
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2026 Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Indexed by:
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Kampus I, Jl. Hang Lekir I/8 Jakarta Pusat, Indonesia 10270
WA: 082137118246 (Chat Only)
email: publika@jrl.moestopo.ac.id
Copyright (c) 2024 Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.









