IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Andi Hariawan

Abstract


Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai bagian dari agenda penyederhanaan birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah terlaksana secara formal melalui pemetaan jabatan, penetapan jabatan fungsional, pelantikan, serta penyesuaian kelas jabatan dan tunjangan kinerja. Namun, implementasi substantif belum sepenuhnya tercapai karena proses penyetaraan lebih menekankan kepatuhan administratif dibanding transformasi sistem kerja. Pejabat fungsional hasil penyetaraan masih menjalankan tugas koordinatif dan administratif yang menyerupai jabatan struktural sebelumnya, sehingga muncul ambiguitas peran, beban kerja ganda, dan ketidaksesuaian antara kompetensi dengan jabatan fungsional yang ditempati. Faktor pendukung implementasi meliputi dasar regulasi yang kuat, komitmen formal pimpinan, dan penyesuaian struktur organisasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya pembinaan jabatan fungsional, belum optimalnya komunikasi dan koordinasi, serta belum jelasnya indikator keberhasilan substantif kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyetaraan jabatan menuntut penataan ulang proses bisnis, penguatan pembinaan dan penilaian kinerja jabatan fungsional, serta monitoring dan evaluasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif.

Keywords


implementasi kebijakan; penyetaraan jabatan; jabatan fungsional; reformasi birokrasi

Full Text:

PDF

References


Abidin, S. Z. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Agustino, L. (2020). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2020. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2). Bandung: Alfabeta.

Amiruddin, M. (2023). Peran Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 11(3), 200-215.

Arikunto, S. (2020). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.

Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2022). Laporan Tahunan BKN.

Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal.

Bungin, B. (2019). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.

Bungin, B. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Rajawali Pers.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. New York: Routledge.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Handbook of Qualitative Research. SAGE Publications.

Dunn, W. N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Prentice Hall.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Introduction. Routledge.

Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. (2020). Membangun Birokrasi Berkinerja: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Halim, I. (2021). Pengaruh Pelatihan Terhadap Pemahaman Kebijakan. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 3(3), 78-89.

Hidayah, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 45-58.

Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public Administration.

Idrus, M. (2020). Teknik Analisis Data Kualitatif: Dari Teori hingga Praktik. UB Press.

Irfan, Andri. 2021. Implementasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Sebuah Pendekatan kebijakan Publik)-cetakan pertama. Banyumas: Amerta Media.

Islamy, I. (2001). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Islamy, M. Irfan, DR,MPA. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (cetakan ke-8). Jakarta: Bumi Aksara.

Kementerian PANRB. (2023). Statistik Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Jabatan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Jakarta: LAN.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2022). Evaluasi Kinerja Staf Administrasi dalam Mendukung Layanan Publik. Jakarta: LAN.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, D. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (2019). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito.

Nenobais, Harry, Dr. 2021. Implementasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Sebuah Pendekatan kebijakan Publik)-cetakan pertama. Banyumas: Amerta Media.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. Reading, MA: Addison-Wesley.

Putra, A. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Fungsional di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 75-89.

Rahman, A. (2022). Resistensi Perubahan dalam Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Kebijakan Publik, 5(1), 45-60.

Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu.

Sawir, Muhammad, Dr. 2021. Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik (Konseptual dan Praktik). Yogyakarta: Budi Utama.

Sinambela, L. P. (2018). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiarto, B. (2020). Pendekatan Konstruktivis dalam Penelitian Pendidikan. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Supriatna, T. (2017). Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara. Bandung: Refika Aditama.

Supriatna, T. (2021). Manajemen Sumber Daya Aparatur: Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta.

Supriatna, T. (2022). Reformasi Administrasi Publik di Era Digital. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. (2018). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Thoha, M. (2019). Dinamika Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Thoha, M. (2021). Biaya Politik Birokrasi: Kajian Kritis Manajemen Kepegawaian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Udoji, Chief JO. 1981. The African Public Servant: As a Public Policy in Africa. Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

Waldo, D. (1971). Public Administration in a Time of Turbulence. Scranton: Chandler Publishing.

Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. New York: Oxford University Press.

White, L. D. (1955). Introduction to the Study of Public Administration. New York: Macmillan.

Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly.

Zuhro, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi. Obor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengubah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Permenpan RB No. 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kinerja PNS.

Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana.

Permenpan RB No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen.

Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan jabatan Adminisrasi ke dalam jabatan Fungsional.

Nisa L.S, Sri Setyati, Maliani, Dewi Siska, Siska Fitriyanti. 2022. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan Volume 17 Nomor 2 Desember 2022: 167-184

Permatasari, Citra dan Ariani, Fifi, 2021 "Penyetaraan Pola Karier Pasca Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional" karya.JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI • VOLUME 11 • NOMOR 02• TAHUN 2021

Rakhmawanto. A. 2021. Analisis Dampak Perampingan Birokrasi Terhadap Penyetaraan Jabatan Administrator dan Pengawas. Jurnal Civil Service. VOL. 15, No.2, November 2021: 11 – 24

Sinaga. J.V Dan Nova Magdalena Ginting. 2021.Penyederhanaan Birokrasi: Sudah Sesuai Harapan Pak Jokowi Atau Hanya Sekedar Ganti Baju?(https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20210316-penyederhanaan-birokrasi-sudah-sesuai-harapan-pak-jokowi-atauhanya-sekedar-ganti-baju)

Smith, T.B. The policy implementation process. Policy Sci 4, 197–209 (1973). https://doi.org/10.1007/BF01405732

Supriyadi, B. (2021). Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Jabatan. Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 123-135.

Van Metter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488


Refbacks

  • There are currently no refbacks.